Bandung barat -MC- Dengan adanya beberapa aturan baru yang dibuat DisdukCapil Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam memberikan pelayanan di anggap sebagian masyarakat terlalu berbelit belit dan tidak prima.
Menurut informasi aturan baru yang dibuat DisdukCapil KBB adalah hasil
dari aturan pusat dan hasil Study banding dari beberapa daerah.
Salah satu contoh adalah dalam pembuatan KTP, KK, dan yang
lainnya harus dengan cara Onlie, Ini tidak relepan, karena tidak semua
masyarakat KBB mengerti tentang teknologi,juga masalah sosialisasi yang tidak
Sampai ke masyarakat bawah RW maupun RT dari 16 kecamatan dan 165 desa yang ada
di KBB.
Belum lagi masalah gangguan server atau yang lainnya ,tentunya
pelayanan yang dilakukan oleh Disdukcapil KBB belum prima ke masyarakat.
Menurut salah seorang warga Gunung Halu Asep (47) mengatakan, Saya merasa tidak puas dan dirugikan dengan aturan disdukcapil KBB ini, jauh jauh saya dari Gunung halu untuk membuat KK dan KTP, ternyata tidak bisa dilayani. Selasa lalu (26/1/2022)
"Menurut informasi dari petugas Disdukcapil katanya ada gangguan
server Barcode,ini sudah terjadi dari hari kamis minggu kemarin sampai
sekarang,"jelas Asep
" Karena kesibukan Saya sudah pernah menyuruh orang lain, tetapi
kembali lagi, Katanya aturannya harus memakai surat kuasa dari saya, Dan orang
itu tidak tahu tentang aturan baru tersebut Akhirnya sampai sekarang saya
belum punya KTP dan KK perubahan dari Status perkawinan, "pungkasnya
Sedangkan menurut Iwan Setiawan (38) warga kecamatan Cikalong wetan
mengatakan,Saya mau Bikin KK atau Sampai sekarang belum jadi, makanya saya
langsung mendatangi Disdukcapil, eh ternyata servernya gangguan.
Senada dengan Asep warga Gunung halu, Iwan pun pernah meminta bantuan
orang lain yang suka ke Pemda KBB, tetapi ditolak oleh pegawai Disdukcapil KBB,
dengan alasan harus ada surat kuasa.
"Aturan aturan baru yang di buat Disdukcapil KBB sangat sangat berbelit belit, tidak seperti yang dulu, " tegas Iwan
" Tadinya pembuatan ktp bisa kecamatan sekarang tidak bisa,dikecamatan hanya pelayanan pemotoan atau perekaman dan tetap harus dionline kan,jadi kallau darurat tidak bisa segera,"keluh Iwan
"Sedangkan kebutuhan data kependudukan sangat vital dan
harus cepat, seperti untuk pembutan Bpjs, untuk persaratan kerumah sakit ,untuk
ke bank dan lain lain,"ungkapnya
Iwan berharap dinas Disdukcapil KBB permudah pelayan,jangan sampai
dipersulit,gara gara mengacu aturan dirjen dines kependudukan pusat.
Menurut RW 21 desa padalarang Ridwan mengatakan tidak ada kata
lain,permudah kepentingan masyarakat,tingkatkan pelayanan terhadap masyarakat
tentang urusan yang berkaitan dengan kependudukan,juga fungsikan para petugas
sesuai dengan fungsinya,jangan sampai kalau masyarakat bertanya
jawabannya no coment. (Red)